kukar



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

 

 

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan  serta tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) yang terencana dan terukur yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.  

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.  Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2016 sampai dengan 2021.  Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Renja Dinas Pertanian dan Peternakan. Penetapan arah kebijakan pembangunan mengindikasikan bahwa pembangunan di tahun berkenaan diprioritaskan pada isu atau aspek tertentu untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. 

Strategi Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016–2021 diarahkan pada 2 (dua) Misi dari 7 (tujuh) Misi GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera), yaitu Misi I : memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat, dan Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah.  Berdasarkan Visi Gerbang Raja, agenda prioritas pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan adalah  menitikberatkan pada upaya mendukung 2 (dua) agenda Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :  1) Reformasi Birokrasi;  2) Transformasi Struktur Ekonomi Daerah;

5.1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

5.1.1. Meningkatnya kapasitas Dinas Pertanian dan Peternak- an dari segi kelembagaan, profesionalisme sumber daya aparatur, dan keuangan daerah

        Dalam rangka mencapai sasaran tersebut maka strategi yang ditempuh adalah :

  1.  Revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan

Reformasi birokrasi pada Dinas Pertanian dan Peternakan diarahkan untuk mengatasi kondisi sebagai berikut: (1) belum adanya keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaporan, (2) SOP belum memadai/optimal, (3) jumlah pegawai yang banyak, (4) ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang diduduki, (5) pola pikir dan budaya kerja yang belum mendukung birokrasi yang efektif, efisien, produktif dan professional, manajemen data di internal yang belum optimal, dan 6) Pemanfaatan hasil diklat yang belum optimal.

Arah Kebijakan:

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Penghitungan kebutuhan ideal pegawai

  1. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
  2. Penerapan Standar Kompetensi Jabatan Administrator
  3. Penyusunan dan Penerapan SOP
  4. Peningkatan kinerja SDM jabatan fugsional
  5. Analisis kebutuhan diklat
  6. Pemantapan tunjangan kinerja
  7. Implementasi standar pelayanan
  8. Penguatan koordinasi internal
  9. Pemanfaatan data dan informasi, serta analisis statistik daerah dalam memperkuat perencanaan, prioritas penganggaran, dan evaluasi pembangunan
  10. Pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan terpadu pertanian dan peternakan berbasis IT
  11. Peningkatan partispasi dan peran masyarakat dalam pembangunan
  12. Penerapan pengelolaan arsip secara baik di seluruh unit

 

  1. Revitalisai Peran Balai Penyuluhan Pertanian dan Peternakan dan UPTD

Arah kebijakan :

  1. Peningkatan penyediaan informasi pertanian pada BPP dan UPTD, baik informasi tentang teknologi pertanian, pasar produk pertanian, permodalan dan lain-lain.
  2. Mengintegrasikan fungsi pelayanan administratif, pengumpulan dan pelaporan data statistik pertanian dengan fungsi penyuluhan di tingkat kecamatan ke dalam satu lembaga, yaitu BPP sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
  3. Peningkatan sarana kerja dan sarana operasional lapangan pada BPP/UPTD.

 

 

 

 

5.2. Transformasi Struktur Ekonomi Daerah

 

           Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, tercantum bahwa Ttransformasi Struktur Ekonomi Daerah, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk mewujudkan percepatan kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah;  mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai branding  pariwisata unggulan di Kalimantan Timur;  serta mewujudkan ekonomi perdesaan berbasis kelompok dan kewirausahaan yang didukung industri dan perdagangan potensial daerah berbasis keterkaitan dan keterpaduan potensi antar wilayah (Integrated Territorial Development). Berikut ini diuraikan strategi yang ditempu dari masin-masin sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabnupaten Kutai Kartanegara 2016-2021.

 

5.2.1. Meningkatnya  Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan, Sub Sektor Hortikultura dan Sub Sektor Peternakan

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sector hortikultura, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

 

  1. Optimalisasi pengembangan sistem irigasi pertanian dan peningkatan luasan lahan produktif yang beririgasi.

         Perubahan iklim global secara nyata telah berdampak negatif pada eksistensi dan keberlanjutan produksi bidang pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Beberapa indikasi perubahan iklim global yang sangat terkait dengan aktivitas sektor pertanian yaitu: pergeseran awal musim hujan, pergeseran musim kemarau dan perubahan durasi musim kemarau, fluktuasi curah hujan, perubahan suhu yang drastis, dll. Berbagai dampak negatif atas perubahan iklim global tersebut sangat berpengaruh pada bergesernya atau terlambatnya masa tanam berbagai komoditas pertanian yang berpotensi menurunkan produksi dan produktivitas pertanian.

Keberhasilan dan keberlanjutan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura juga sangat tergantung pada kondisi infrastruktur dan sistem irigasi pertanian. Secara umum, sistem irigasi di kawasan pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara belum memadai dimana irigasi pertanian tidak berjalan optimal atau banyak luasan lahan produktif yang belum mempunyai dukungan infrastruktur dan sistem irigasi yang memadai.

         Sebagai solusi untuk mengatasi persoalan dampak negatif atas terjadinya perubahan iklim global dan kondisi atau eksistensi sistem irigasi yang belum optimal, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air untuk pengembangan irigasi pertanian yang dapat melayani kebutuhan air pada lahan-lahan pertanian sepanjang tahun. Pembangunan infrastruktur dan sistim irigasi untuk lahan-lahan pertanian pengembangan baru dan perawatan sistim irigasi yang telah ada perlu dilakukan secara kontinyu.

Arah Kebijakan yang akan ditempuh :

  1. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan jaringan irigasi yang sesuai dengan ketersediaan sumber-sumber air serta kebutuhan lahan pertanian;
  2. Peningkatan penggunaan teknologi pemanfaatan sumber daya air dalam rangka optimalisasi pemanfaatan/pengelolaan sumber daya air untuk irigasi pertanian yang dapat melayani lahan sepanjang tahun, pompa, pipanisasi dll.
  3. Pembukaan lahan tanaman pangan baru yang diintegrasikan dengan pembangunan system irigasi.
  1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura produkstif

 

Sampai dengan saat ini, regulasi dan aturan rinci dan teknis terkait alih fungsi lahan untuk penggunaan pertanian ke penggunaan non-pertanian di tingkat kabupaten belum ada. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengembangan database status lahan pertanian produktif yang dapat diakses oleh instansi terkait atau publik.

Arah Kebijakan yang akan ditempuh :

a) Pengembangan database status lahan pertanian produktif yang dapat diakses oleh instansi terkait atau publik.

b) Penyusunan dan pengawalan peraturan di tingkat kabupaten tentang mitigasi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif (Perda dan Perbup)

c) Pemanfaatan lahan eks areal pertambangan dan perkebunan yang tidak produktif untuk lahan pengembangan pertanian pangan, hortikultura dan peternakan.

 

  1. Perbaikan infrastruktur pertanian (ketersediaan sarana prasarana pertanian hulu, tengah dan hilir), utamanya pasar.

    Selama ini ada indiksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura kurang menjanjikan sehingga sebagian tenaga kerja produktif yang beraktivitas di sub sektor tersebut berpindah usaha dari usaha tani ke kegiatan sub sector lain dan non-pertanian terutama pertambangan dan perkebunan.

Arah Kebijakan yang akan ditempuh :

a) Mendukung perbaikan dan revitalisasi infrastruktur pertanian (ketersediaan sarana prasarana pertanian hulu, tengah dan hilir) seperti alat mesin pertanian (traktor, thresher, transplanter, reaper), pergudangan, sarana transportasi dan logistik produk pertanian, pasar tani/terminal agribisnis, dll

b) Mengembangkan sistem pemasaran sehingga dapat mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan bagi tenaga kerja di sektor pertanian

 

  1. Pembukaan lahan/usaha pertanian tanaman pangan yang baru dan peningkatan produktivitas pertanian.

    Salah satu aspek penting dalam mendorong peninglkatan produksi adalah upaya mempertahankan lahan-lahan pertanian produktif. Selain itu juga berbagai upaya untuk mendorong program (1) intensifikasi, (2) ekstensifikasi dan (3) diversifikasi usaha pertanian.

Arah Kebijakan yang akan ditempuh :

a) Membuka lahan pertanian baru (untuk usaha tanaman pangan, hotikultura, perkebunan dan peternakan) dengan target 10.000 ha dalam kurun waktu 5 tahun

b) Membangun demplot-demplot sebagai model pengebangan usaha pertanian produktif

c) Memfasilitasi petani untuk melakukan akses ke lembaga layanan permodalan usaha

d) Meningkatkan SDM penyuluh dan reviltalisasi kelembagaan penyuluhan (Balai Penyuluhan Pertanian)

e) Menguatkan kapasitas dan manajemen kelembagaan usaha organisasi petani.

f) Mendukung penguatan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi desa (BUMDES) untuk mendukung usaha pertanian  

INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

IndikatorKinerja SKPD yang mengacupadatujuandansasaran RPJMDseperti yang termuatdalamtabel6.1berikutini :

Tabel 6.1 IndikatorKinerja SKPD MengacupadaTujuandanSasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

No.

Indikator Sasaran

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Tahun Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Tingkat kepuasan masyarakat (petani) terhadap pelayanan di bidang pertanian

 

88 %

90

92

93

95

96

98

98

2

Pertumbuhan/kontribusi PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura

 

8%

4,9

5,

5,2

5,3

5,4

5,5

10,88

3

Penurunan angka kemiskinan pada rumah tangga petani

 

10 %

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

9,83

4

Peningkatan Jumlah Kawasan Pertanian

 

0 Ha

0

47,5

47,5

47,5

47,5

107

297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arah  pembangunan  Kabupaten  Kutai Kartanegara menekankan  pada  esksistensi  Kabupaten  Kutai Kartanegara pada tingkat regional nasional bahkan global dengan memperhatikan pembangunan desa, pemerintahan yang baik dan berlandaskan pada basis agama, kebudayaan tradisional, serta memperhatikan keseimbangan lingkungan. Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada masa pembangunan 5 tahun kedepan untuk bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan tertuang pada MISI 4 yaitu “ Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah,” dengan program pembangunan yang akan dilakukan merupakan Pembangunan pertanian dalam arti luas sesuai dengan fungsi SKPD masing-masing. Keterkaitan RPJMD dengan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tabel 15. Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara

No.

Misi

Sasaran

Program

 

Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;

 

Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas

 

  1. Mekanisasi Dan Modernisasi Teknologi Pertanian Dalam Mendukung Upaya Swasembada Pangan
  2. Pembangunan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan yang berdaya saing.
  3. Peningkatan produksi dan konsumsi protein berasal dari telur, ikan dan daging

 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Visi dan Misi memiliki arah pembangunan yang sinergis  dengan arah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimana arah pembangunan peternakan dapat dilihat pada indikator kinerja SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

 

Tabel 16. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD Kab.Kutai Kartanegara tahun 2016-2021

Sasaran Renstra

Indikator kinerja

Target 2016

Target 2017

Target 2018

Target 2019

Target 2020

Target

2021

Meningkatnya Populasi dan Produktivitas  ternak

  1. Persentase Pertumbuhan populasi Ternak

 

 

 

 

 

 

 

  • sapi potong

30.258

(13.3%)

34.285

(14%)

39.085

(14%)

44.557

(14%)

50.795

(14%)

57.906

(14%)

 

  • Kerbau

3,535

(10%)

3,889

(10%)

4,278

(10%)

4,706

(10%)

5,176

(10%)

5.694

(10%)

 

  • Kambing

8,066

8,873

9,760

10,736

11,809

12,990

 

  • Babi

4,585

5,044

5,548

6,103

6,713

7,384

 

  • ayam buras

1,225,665

1,348,232

1,483,055

1,631,360

1,794,496

1,973,946

 

  • ayam ras petelur

310,432

341,475

375,623

413,185

454,503

499,954

 

  • ayam ras pedaging

15,308,140

16,838,954

18,522,849

20,375,134

22,412,647

24,653,912

 

  • Itik

41,347

45,482

50,030

55,033

60,536

66,590

 

  1. Jumlah Produktivitas :

 

 

 

 

 

 

 

  • Produksi Daging (kg)

16290

(15%)

18733

(15%)

21543

(15%)

24755

(15%)

28491

(15%)

32765

(15%)

 

  • Produksi Telur (kg)

4050

(15%)

4657

(15%)

5357

(15%)

6160

(15%)

7084

(15%)

8147

(15%)

Penurunan Kasus Penyakit Ternak

Persentase derajat Kesehatan Ternak Sapi potong pada Masayarakat 35%/tahun

10.591

(35%)

11.650

(35%)

12.815

(35%)

14.096

(35%)

15.506

(35%)

17.056

(35%)

Optimalisasi penerapan teknologi tepat guna

1. Persentase RTP yang memanfaatkan Teknologi Peternakan

 

70

70

70

70

70

70

 

2. pertumbuhan NTP peternakan (0,5%/tahun)

 

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

 

 

Penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016-2021 dapat dilihata pada Tabel berikut :

 

 

 

 

 

Tabel   Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2021

No.

Sasaran

Indikator

Alasan

Sumber Data

1.

Meningkatnya Populasi dan Produktivitas  ternak

Persentase Pertumbuhan populasi Ternak:

  • sapi potong
  • Kerbau
  • Kambing
  • Babi
  • ayam buras
  • ayam ras petelur
  • ayam ras pedaging
  • Itik
  • Populasi ternak Di Kab.Kutai kartanegara masih rendah khususnya sapi Potong
  • Terjadi peningkatan kebutuhan pangan asal hewan di Kab. Kutai Kartanegara
  • Konsumsi Protein hewani masih rendah

Renstra, Statistik Peternakan

 

Penurunan Kasus Penyakit Ternak

Persentase derajat Kesehatan Ternak Sapi potong pada Masayarakat 35%/tahun

  • mendukung keberhasilan pengendalian Penyakit Ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara
  • berdasarkan instruksi  Persiden RI Nomor 1 tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung.
  • Tingginya Penyakit Parasitter

Laporan Tahunan Lakip

3.

Optimalisasi penerapan teknologi tepat guna

  1. Persentase RTP yang memanfaatkan Teknologi Peternakan
  2. Pertumbuhan NTP peternakan (0,5%/tahun)

 

  • Terbatasnya kemampuan SDM peternak untuk menerapkan teknologi tepat guna
  • Perbaikan Mutu Genetik Ternak sapi

Statistik dan Laporan Tahunan Lakip